Undang Undang K3

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang No. 1 tahun 1970 mengatur tentang Keselamatan Kerja. Meskipun judulnya disebut sebagai Undang-undang Keselamatan Kerja, tetapi materi yang diatur termasuk masalah kesehatan kerja.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk menentukan standar yang jelas untuk keselamatan kerja bagi semua karyawan sehingga mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktifitas Nasional; memberikan dasar hukum agar setiap orang selain karyawan yang berada di tempat kerja perlu dijamin keselamatannya dan setiap sumber daya perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien; dan membina norma-norma perlindungan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik dan teknologi.

Ruang lingkup Undang-undang ini adalah keselamatan kerja di semua jenis dan tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

Selain itu, dalam upaya pelaksanaan undang-undang tersebut, harus dipahami mengenai dasar-dasar keselamatan kerja.  Struktur dan persyaratan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan undang-undang juga diuraikan secara jelas

B. TUJUAN

1. Tujuan Umum.

Mahasiswa mampu mengetahui tentang adanya Undang-undang Keselamatan Kerja (UUKK) yang berada di indonesia.

b. Tujuan khusus

Dengan penyusunan makalah ini, mahasiswa diharapkan :

- Mampu menentukan masalah yang melanggar Undang-undang Keselamat Kerja ( UUKK )

- Mampu memahami dan mngetahui tentang meminimalisasi kegiatan kerja yang melanggar UUKK

 BAB II

PEMBAHASAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01 TAHUN 1970

TENTANG

KESELAMATAN KERJA

TENTANG ISTILAH-ISTILAH

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

(1). "tempat kerja" ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki tempat kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci dalam pasal 2 ; termasuk tempat kerja ialah semua ruangan,lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau berhubung dengan tempat kerja tersebut;

(2). "pengurus" ialah orang yang mempunyai tugas langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri;

(3) "pengusaha" ialah :

a.orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan untuk keperluan itu

mempergunakan tempat kerja;

b. orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan sesuatu usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja;

c. orang atau badan hukum, yang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum termaksud pada (a) dan (b), jikalau yang mewakili berkedudukan di luar Indonesia.

(4) "direktur" ialah pejabat yang ditunjuk oleh Mneteri Tenaga Kerja untuk melaksanakan Undang-undang ini.

(5) "pegawai pengawas" ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.

(6) "ahli keselamatan kerja" ialah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya Undang-undang ini.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1). Yang diatur oleh Undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, didalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

(2). Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) tersebut berlaku dalam tempat kerja di mana :

a. dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat, perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan atau peledakan;

b. dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut, atau disimpan atau bahan yang dapat

 meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi;

c. dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau

 bangunan lainnya termasuk bangunan perairan, saluran atau terowongan di bawah tanah dan sebagainya

 atau dimana dilakukan pekerjaan persiapan.

d. dilakukan usaha: pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan hutan, pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan dan lapangan kesehatan;

e. dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan : emas, perak, logam atau bijih logam lainnya, batu-batuan, gas, minyak atau minieral lainnya, baik di permukaan atau di dalam bumi, maupun di dasar perairan;

f. dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik di darat, melalui terowongan, dipermukaan

air, dalam air maupun di udara;

g. dikerjakan bongkar muat barang muatan di kapal, perahu, dermaga, dok, stasiun atau gudang;

h. dilakukan penyelamatan, pengambilan benda dan pekerjaan lain di dalam air;

i. dilakukan pekerjaan dalam ketinggian diatas permukaan tanah atau perairan;

j. dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau rendah;

k. dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda,terjatuh atau terperosok, hanyut atau terpelanting;

l. dilakukan pekerjaan dalam tangki, sumur atau lobang;

m. terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, suhu, kotoran, api, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca,sinar atau radiasi, suara atau getaran;

n. dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau limbah;

o. dilakukan pemancaran, penyinaran atau penerimaan radio, radar, televisi, atau telepon;

p. dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan atau riset (penelitian) yang menggunakan alat teknis;

q. dibangkitkan, dirobah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan atau disalurkan listrik, gas, minyak atau air;

r. diputar film, pertunjukan sandiwara atau diselenggarakan reaksi lainnya yang memakai peralatan, instalasi listrik atau mekanik.

(3).Dengan peraturan perundangan dapat ditunjuk sebagai tempat kerja, ruangan-ruangan atau

lapangan-lapangan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan yang

bekerja atau yang berada di ruangan atau lapangan itu dan dapat dirubah perincian tersebut

dalam ayat (2)

BAB III

SYARAT-SYARAT KESELAMATAN KERJA

Pasal 3

(1). Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk :

     a. mencegah dan mengurangi kecelakaan;

     b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;

     c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;

     d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-

         kejadian lain yang berbahaya;

     e. memberi pertolongan pada kecelakaan;

     f. memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;

     g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu,

         kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran;

     h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik physik maupun

         psychis, peracunan, infeksi dan penularan.

     i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;

     j. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;

     k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;

     l. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;

     m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses

         kerjanya;

     n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;

     o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;

     p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan

         barang;

     q. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;

     r. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya

        kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

(2). Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti tersebut dalam ayat (1) sesuai dengan

    perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi serta pendapatan-pendapatan baru di kemudian hari.

Pasal 4

(1). Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan,

     pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan

     bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya

     kecelakaan.

(2). Syarat-syarat tersebut memuat prinsip-prinsip teknis ilmiah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun

     secara teratur, jelas dan praktis yang mencakup bidang konstruksi, bahan, pengolahan dan pembuatan,

     perlengkapan alat-alat perlindungan, pengujian dan pengesyahan, pengepakan atau pembungkusan, pemberian

     tanda-tanda pengenal atas bahan, barang, produk teknis dan aparat produk guna menjamin keselamatan barang-

     barang itu sendiri, keselamatan tenaga kerja yang melakukannya dan keselamatan umum.

(3). Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti tersebut dalam ayat (1) dan (2); dengan

    peraturan perundangan ditetapkan siapa yang berkewajiban memenuhi dan mentaati syarat-syarat keselamatan

    tersebut.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 5

(1). Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap Undang-undang ini sedangkan para pegawai pengawas dan

     ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya Undang-undang ini

     dan membantu pelaksanaannya.

(2). Wewenang dan kewajiban direktur, pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja dalam melaksanakan

     Undang-undang ini diatur dengan peraturan perundangan.

Pasal 6

(1). Barang siapa tidak dapat menerima keputusan direktur dapat mengajukan permohonan

      banding kepada Panitia Banding.

(2). Tata cara permohonan banding, susunan Panitia Banding, tugas Panitia Banding dan lain-

     lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.

(3). Keputusan Panitia Banding tidak dapat dibanding lagi.

Pasal 7

Untuk pengawasan berdasarkan Undang-undang ini pengusaha harus membayar retribusi menurut ketentuan-

ketentuan yang akan diatur dengan peraturan perundangan.

Pasal 8

(1). Pengurus di wajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja

     yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya.

(2). Pengurus diwajibkan memeriksakan semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala

     pada Dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur.

(3). Norma-norma mengenai pengujian kesehatan ditetapkan dengan peraturan perundangan.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 9

(1). Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang :

a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerja;

b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerja;

c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan;

d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.

(2). Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja

     tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas.

(3). Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah

    pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan

    kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.

(4). Pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi

     usaha dan tempat kerja yang dijalankan.

BAB VI

PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 10

(1). Menteri Tenaga Kerja berwenang membertuk Panitia Pembina Keselamatan Kerja guna memperkembangkan

     kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam

     tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan

     kerja, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi.

(2). Susunan Panitia Pembina dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tugas dan lain-lainnya ditetapkan oleh

     Menteri Tenaga Kerja.

BAB VII

KECELAKAAN

Pasal 11

(1). Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada

     pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.

(2). Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termaksud dalam ayat (1) diatur dengan

    peraturan perundangan.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA KERJA

Pasal 12

Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk:

a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau

   keselamatan kerja;

b. Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan;

c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang

   diwajibkan;

d. Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja

   yang diwajibkan;

e. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat kesehatan dan keselamatan kerja

   serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal

   khususditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat

   dipertanggung jawabkan.

BAB IX

KEWAJIBAN BILA MEMASUKI TEMPAT KERJA

Pasal 13

Barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan

memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.

BAB X

KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 14

Pengurus diwajibkan :

a.

 Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang

diwajibkan, sehelai Undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja

yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli

keselamatan kerja;

 Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan

semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk

pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja berada di

bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai

dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk

pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

BAB XI

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

(1). Pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan.

(2).Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya

    dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus

    ribu rupiah).

(3). Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.

Pasal 16

Pengusaha yang mempergunakan tempat-tempat kerja yang sudah ada pada waktu Undang-undang ini mulai

berlaku wajib mengusahakan di dalam satu tahun sesudah Undang-undang ini mulai berlaku, untuk memenuhi

ketentuan-ketentuan menurut atau berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 17

Selama peraturan perundangan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-undang ini belum dikeluarkan, maka

peraturan dalam bidang keselamatan kerja yang ada pada waktu Undang-undang ini mulai berlaku, tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Pasal 18

Undang-undang ini disebut "UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA" dan mulai berlaku pada hari

diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan

penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

keselamatan kerja merupakan suatu keadaan aman dalam suatu kondisi aman secara fisik, sosial, spritual, finalsial, politis dan emosional.

jenis keselamatan perluh dilakukan pembedaan antara produk yang memenuhi standar, yang aman, dan yang dirasakan.

resiko dan respon adanya resiko kematian, cedera, atau kerusakan pada suatu benda.

sistem keselamatan adalah cabang ilmu teknik

SARAN

jagalah keselamatan anda dalam kondisi yang aman

patuhlah pada peraturan rambu lalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan dan mengurangi resiko kecelakaan